Kumpulan Pengetahuan Kesehatan

Keluhan Aduan Layanan BPJS Kesehatan

Layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan kesehatan program BPJS Kesehatan bisa melalui LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) seperti informasi yang dilansir dari laman website www.setkab.go.id.

Andi Wijayanto selaku seskab Fachmi Idris selaku Direktur Utama (Dirut) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai penggabungan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan ke dalam sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat


LAPOR! sendiri dibangun oleh Pemerintah melalui UKP4. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sistem aplikasi elektronik berbasis media sosial untuk mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam rangka pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

Sistem LAPOR! terhubung ke berbagai instansi pemerintah yaitu 81 kementerian/lembaga, 5 pemda, dan 44 BUMN secara online ke dalam kesatuan sistem yang satu pintu dengan prinsip no wrong door policy.

Seskab Andi Wijayanto menjelaskan, ke depan nantinya, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan laporannya, tetapi juga dapat memantau tindak lanjutnya secara transparan melalui ragam fitur yang tersedia, seperti fitur pelacakan status laporan, statistik kinerja, dan fitur anonym-rahasia untuk whistleblower.

Keluhan Aduan Layanan BPJS Kesehatan

Menurut Seskab, ada dua hal yang dipesankan oleh Presiden Joko Widodo terkait penggunaan kanal LAPOR! Ini. Pertama, adalah bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan data dari sistem LAPOR! ini secara lebih efisien. Sehingga nantinya bukan kita yang kebingungan dengan laporan aspirasi yang masuk dengan memanfaatkan data teknologi informasi ini. Kuncinya adalah bagaimana mengolah big data.

Yang kedua adalah belum semua masyarakat terkena imbas teknologi seperti ini. “Jadi bagaimana supaya kita juga bisa menjangkau laporan-laporan tersebut,” jelas Seskab Andi Widjayanto.

Dengan kerja sama ini, lanjut Seskab, pemerintah mengajak publik ikut serta mengawasi Pelayanan BPJS Kesehatan agar program di bidang kesehatan dapat dioptimalisasi untuk seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat.

Sementara Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengemukakan, Sistem LAPOR! Secara khusus menyediakan executive dashboard yang dapat diakses oleh Direksi BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat serta isu terkini.

Ia menyebutkan, sistem ini menghubungkan seluruh Divisi Regional / Kantor Cabang BPJS Kesehatan agar pengaduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan tepat, serta mendorong koordinasi yang efektif-efisien di seluruh level pelayanan.

“Pada masa uji coba, BPJS Kesehatan telah menerima 824 laporan masyarakat dengan status 80% laporan sedang dalam tindak lanjut,” papar Fahmi.

Dirut BPJS Kesehatan itu menambahkan, aduan masyarakat yang masuk melalui kanal LAPOR! itu menjadi modal dalam menganalisis dan mengidentifikasi persoalan primer untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan pelayanan, dan merumuskan kebijakan berdasarkan bukti objektif melalui ketersediaan data yang sumbernya langsung dari masyarakat (evidence-based policy).

Prosedur Pelayanan BPJS Kesehatan


BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggrakan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Dalam pelaksanaannya, pemberian pelayanan kesehatan pada JKN adalah menggunakan sistem rujukan berjenjang, dimana hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Prosedur pemberian pelayanan kesehatan pada BPJS Kesehatan antara lain adalah sebagai berikut :
  1. Pasal 14 ayat (1) "Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama"
  2. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) : "Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama".
Prosedur Pelayanan BPJS Kesehatan

Pelayanan Kesehatan tingkat pertama diberikan oleh Puskesmas/ Klinik / Dokter Keluarga yang dipilih peserta saat pendaftaran.Apabila tidak bisa ditangani akan diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

Pelayanan Kesehatan tingkat kedua yaitu pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis di RS Kelas D dan C, pelayanan kesehatan tingkat ketiga yaitu pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis dan subspesialis (RS Kelas B dan A).

Sistem rujukan BPJS Kesehatan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan pada Pasal 5 ayat (1).

Dalam keadaan emergency (gawat darurat) peserta dapat langsung ke UGD Rumah Sakit yang bekerja sama. Untuk informasi pelayanan di Rumah Sakit, peserta dapat menghubungi petugas di BPJS Kesehatan Center.

Baca juga : Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Ditanggung Dijamin Oleh BPJS Kesehatan.

Alamat Untuk Melaporkan Keluhan BPJS Kesehatan


Untuk mengawal pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 lalu, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) telah membuka posko pengaduan masyarakat tentang bpjs kesehatan di beberapa provinsi di Indonesia.

Berikut informasi yang dilansir dari website beritasatu.com terkait dengan informasi pemberitaan Punya Keluhan Soal BPJS? Laporkan ke Alamat Ini adalah sebagai berikut

Said Iqbal selaku dari Sekretaris Jendral Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengatakan, posko tersebut tidak hanya menampung keluhan masyarakat terkait pelayanan dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Tetapi juga memberikan advokasi kepada masyarakat yang tidak mendapatkan hak-haknya.

"Kami akan menampung segala keluhan dan juga mengadvokasi siapapun yang mengalami kesulitan saat berobat di puskesmas, klinik, atau rumah sakit jaringan BPJS serta mengadvokasi buruh yang tidak memiliki BPJS," kata Said Iqbal di Jakarta.

KAJS menurut Iqbal juga telah membuka call center posko pengaduan keluhan pelayanan dan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan nomor telepon 021-87796916 dan fax di 021-8413954, atau langsung mendatangi alamat di bawah ini :
  • Jawa Barat : Jl. H. Haris No.2/I RT. 001 RW. 009, Baros, Cimahi Utara, Cimahi. Telp. 022-75166557
  • DKI Jakarta : Jl. Setapak No. X Kampung Gempol RT. 11 RW. 01, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur. Tlp. 021. 46824656
  • Sulawesi Utara : Kel. Girian Indah Ling V RT. 03 (Belakang ASABRI ERPAK atas), Girian, Kota Bitung. Hp. 081340407641
  • Jawa Tengah : Jl. Sriwidodo 1 No. 1 RT. 01 RW. 02, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah. Hp. 085865352774
  • Kepulauan Riau : Komplek Ruko Panbil Blok E No. 11 Lt. 2, Muka Kuning, Batam. Tlp. 0778-7059001
  • Jawa Timur : Desa Sidorejo RT. 05 RW. 04 Dusun Wonosari, Ngoro, Mojokerto. Tlp. 0321-6819919 / 031-8910083
  • Gorontalo : Jl. Katamso Kelurahan Biawu, Kota Gorontalo. Hp. 081356768310 / 081340802506
  • Banten : Gedung Sastra Plaza B 36. Jl. Gatot Subroto Kav 5 Jatiuwung, Tangerang, Banten. Tlp. 021-5914985
  • Lampung : Jl. Jend. Suprapto 105 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Tlp. 0721-7323135
  • Aceh : Jl. Amd. No. 5 Batoh Banda Aceh. Hp. 08126955010
  • Sulawesi Selatan : Jl. Rapocini Raya No. 185 Kota Makasar. Hp. 081354889055
Apakah nantinya dengan adanya Kenaikan Iuran Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2016 juga akan menjadi salah satu dari sekian banyak keluhan aduan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan ?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Yuk DiShare
Label Info Portal :

Informasi Terkait : Keluhan Aduan Layanan BPJS Kesehatan

39 komentar:

  1. Klo pasien Ngotot pake bentak2 minta rawat... dri PPK 1 dsaranin Lab karena fasilitas PPK 1 tdak ad lab... ap boleh di rawat tanpa indikasi? tanpa hasil lab? apa kalian pihak BPJS g memberitahu prosedur yang BENAR kepada pasien? apa kalian pihak BPJS tidak peduli dengan tenaga medis yang sudah susah payah sesuai prosedur?? apa kalian pihak BPJS mengerti obat2 yang di cover ap aj? pasien tidak sembuh tenaga medisnya di caci ap kalian peduli? antibiotik cuma AMOXICILIN??? berobat hanya 20rb? apa ini sistem pengadu dombaan antara pasien dan tenaga medis? memangnya kalian pernah peduli ke Tenaga kerja medis? NO... turun ke lapangan dan lihat ap yang terjadi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kami tau etikanya, tidak semua 0asien seperti yg anda katakan. Tp kenapa pasien bpjs di nomor duakan dr pasien umum? 0adahal kalian jg menerima kompensasinya dr bpjs. Jangan mentang2 kalian kaya,bisa sekolah tinggi terus mendiskriminasi orang lain.

      Delete
  2. Percuma Saya Bayar Tiap Bulan Kalau Pelayanan Yang saya Dapatkan Seperti Ini,,, Saya Menderita di Gigi, saya Sakit Gigi Cuma 2 lubang dan Harus perawatan Akar GIGI, Namun Pelayanan yang saya Dapatkan Berbeda Sebelum Menjadi Peserta BPJS,, gigi saya Seharusnya Perawatan akar Gigi Sampai Betul2 Siap Untuk di Tambal, Namun Yang saya Dapatkan Langsung Di tambal, tanpa Kata2, sekarang eveknya luar biasa, gigi yang seharusnya Sehat Malah Sakit,, mungkin Pelayanan Di bagian gigi Sengaja di buat seperti itu biar langsung Dicabut,,,jika terjadi sakit pada Pasien... Dokter GIGI sebelumnya sebelum saya menjadi Peserta BPJS Menyarankan Harus Rawat Akar Sampai Betul2 Siap untuk Di Tambal, saya Rasa dampaknya Sudah jelas terlihat,, Gigi saja Payah dalam Pelayanan, Apalagi sakit yang Lain, Tolong tanggapi Keluhan2 tiap orang2 kedepannya,,,biar pandangan Masyarakat tidak berdampak Negatif Terima Kasih

    ReplyDelete
  3. Mau tanya apakah layanan di puskesmas hari sabtu tidak bisa membuatkan surat keterangan rujukan ke rumah sakit ??apakah sakit parah harus hari senin – jumat?
    Waktu itu saya sakit- vertigo dan saya langsung ke rumah sakit, kata dokter UGD pakai BPJS agar bisa langsung ke specialis syaraf, apalagi nanti kalau perlu tindakan/ rawat inap,mending pakai BPJS, waktu itu kira2 pukul 15.30,paginya hari sabtu saya mau minta petugasnya dan dia jawab kalau sabtu tidak bisa membuat surat pengantar, katanya pegawainya lagi off???saya pengin tau bgmn prosedur nya apakah sakit harus da jadwalnya ????- trims

    ReplyDelete
    Replies
    1. kalau untuk kasus kegawat daruratan bisa langsung mendapat tindakan/pelayanan di UGD rumah sakit tanpa harus membawa pengantar/rujukan dari faskes I (puskemas atau dokter keluarga. coba dibaca/browsing katagori gawat darurat yang diterima di UGD. dan vertigo termasuk salah satunya. jadi tidak perlu rujukan... yang menggunakan jadwal atau rujukan biasanya pasien poli atau yang akan berobat di poli..

      Delete
  4. Bamgetol obat epilepsi kosong sudah lbh 2 mg di RSJ Rajiman Widyo Diningrat Lawang - Malang. Mohon sgr ada tindakan krn obat ini mahal, smt kami dan banyak saudara lain adlh org susah tdk mampu beli, ini terjadi untk kali kedua yg sy alami scr pribadi

    ReplyDelete
  5. Mohon pasien jgn di batasi obatnya ( generik seharga 0-30rb ) jika lebih dari itu tidak dijamin, Banyak penyakit yg harus ditangani dengan obat paten. Tetapi diberikan obat generik yg menurut saya hanya merusak tubuh, karena dosisnya tidak mencukupi yg seharusnya di butuhkan tubuh, alhasil penyakit tidak sembuh sembuh

    ReplyDelete
    Replies
    1. tolong kalau ada data/bukti penggunaan obatnya tidak sesuai, saudara bisa langsung mengadukannya ke kantor BPJS terdekat.. biar keluhannya bisa ditindak lanjuti. kalau cuma omdo> gak guna

      Delete
  6. Saya punya masalah dari bulan november tahun 2014.sampai dengan saat ini belum terselesaikan oleh pihak bpjs kesehatan.saya diombang ambing.awalnya perusahaan yang saya kelola harus membayar iurang,dari jan-juni 2013.dengan iuran perbulan 11 jt.dengan jumlah peserta o secara data ke kami berikan.dan permasalah tersebut muncul anehnya setelah kita ikut kepersertaan dari juli-november.dan di desember 14 kita harus membayar jan-juni 2013.yang sama sekali kita tidak ikut.mereka berdalih kami karna x-jamsostek.apa yang saya tempuh dri bulan nov 2013 sampai sekarang agustus 2015.belum ada titik.temunya.malahan tagihan membengkak diatas 300jt.padahal bulan november 14 perusahaan kita di nonaktifkan oleh pihak bpjs.karena.jan-juni 2014.belum terselesaikan.hari ini saya lagi menempuh terus keadilan perusahaan saya.pak presiden berilah kami keadilan.semoga hari ini adajalannya

    ReplyDelete
  7. Ada yg sdh ada hasil lab tapi masih meeting2 aja malah sdh 2 kali operasi kecil untuk mengetahui hasilnya tapi masih lom juga ada tindakan, tolong pemerintah turun ke lapangan untuk menindak pihak rumah sakit dan memberi pengetahuan ke masyarakat.

    ReplyDelete
  8. kenapa sekarang pendaftaran BPJS di persulit.kami mau daftar satu anggota kta nya ga bisa harus satu KK sedang lkan kami sudah punya BPJS itu solusi nya gimana

    ReplyDelete
    Replies
    1. tujuan pak Jokowi adalah cakupan semesta.. seluruh rakyat indonesia harus ikut program JKN-KiS.. namanya sifatnya gotong royong... yang sehat membantu yang sakit, yang sakit tertolong.. anda kalau tidak mau saling gotong royong.. silahkan jangan jadi warga indonesia

      Delete
  9. SAYA RUTIN BAYAR TIAP BULAN SDH 9 BULAN PADA SAAT SAYA SAKIT KENAPA OBAT YANG SAYA KONSUMSI MALAH BAYAR .......KATANYA TIDAK BAYAR BAGAI MANA INI SAYA MERASA TERTIPU

    ReplyDelete
  10. saya mendadak sakit MAG sekitar jam 5 pagi dan segera ke Blai Pengobatan 24 jam tempat saya terdaftar di BPJS.. TAPI jam 6 pagi dokternya TIDAK ADA, krn saya sdh mulai lemah dan pingsan menahan sakit perut asam lambung, keluarga minta rujukan ke RumahSakit tapi tidak diberikan staff BP alasan tidak ada dokter. maka kami ke UGD RS swasta lansung n BPJS saya tidak berlaku di RS. akhirnya Saya berobat umum dengan biaya sendiri. #amburadulbirokrasi

    ReplyDelete
  11. sekitar bulan Agustus 2015, jari tangan kanan saya (kelingking) terjepit dan putus 1 ruas. saya membawanya ke RS Eka Hospital (B) tanpa minta rujukan dr faskes tkt I karena pendarahannya yg sangat banyak . Kemudian tangan saya dioperasi sekalian proses pengurusan administrasi di bpjs. setelah dioperasi, 3 hari kemudian saya kontrol ulang dan dimnta dilakukan operasi kembali karena tulang rawannya infeksi. saya diminta kontrol ulang setiap minggu dan setiap kontrol ulang, faskes I tdk mau mengeluarkan surat rujukan (kalau tdk salah hanya sekali surat rujukan yg dikeluarkan oleh faskes I) karena dimasalahkan saat kejadian tdk lapor dulu ke faskes. karena tdk ada surat rujukan dr faskes I (hanya bermodalkan surat kontrol ulang dari dokter) saya mendaftar di eka hospital tetapi selalu menjadi masalah karena tdk ada surat pengantar dr faskes I sementara faskes pertama tdk pernah mau memberikan surat pengantar (dilema). tetapi dengan kebaikan hati petugas bpjs (kalau tdk salah) yg ada di eka hospital (pada saat pendaftaran) saya bisa melakukan kontrol ulang. seiring berjalannya waktu, surat kontrol ulang yg terakhir dari dokter eka hospital tidak saya pergunakan karena saya merasa tangan saya yg sakit tdk mengalami masalah dan hanya proses pemulihan disamping itu setiap melakukan pendaftaran untuk kontrol ulang yg prosesnya ribet.

    Pada tgl 17 Desember 2015 sekitar pukul 20:30 wib, saya konsultasi ke faskes tingkat I BP Elliya Husada untuk minta rujukan cek ulang tangan saya ini ke RS Eka hospital karena hasil operasi jari manis saya masih terasa sakit dan sudah 1 minggu dibelakang ini, jika dipencet nanah yg keluar dari bekas jahitan. saya mau tau apa yg terjadi dengan jari manis saya. oleh dokter faskes I Elliya Husada, saya tdk diberikan ke RS Eka Hospital (B) tetapi dirujuk ke RS Awal bros (C) yg sama sekali tdk mengetahui history sejak awal, apalagi saya banyak sekali alergi obat2an (bisa di cek di rs eka hospital karena saat penanganan tangan saya ini, saya hampir mati karena alergi obat). Mengapa peraturan yg dibuat untuk mempersulit masyarakat. mengapa mempersulit, karena yg saya alami adalah masih dalam satu proses, lagian RS yg bukan menangani awal tentu akan kesulitan tanpa mengetahui kejadian dan perlakuan awal. Saya tdk mau diberikan surat rujukan ke awal bros karena yg menangani awal adalah eka hospital. kalau tdk ada masalah dengan operasi di awal dengan jari manis saya tentu saya tdk akan kontrol ulang. ini peraturan sangat kaku dan mempersulit.

    ReplyDelete
  12. Kenapa rakyat kecil yg di jarah uangnya... Smoga Allah melaknat kalian pencuri uang rakyat kecil..

    ReplyDelete
  13. saya kemaren anter istri ke puskesmas bintaro , rujukan dari bidan untuk cek Lab
    dan ternyata ya Tuhan ga ada baik2 nya sama sekali,, istri saya lagi hamil 8 bulan dan suruh cek Lab, ketika di tanyaa

    Istri : "ini langsung jadi apa ga ya bu?"
    Pihak puskesmas : "emangnya surat langsung jadi , ya tunggulah?"

    rasanya saya mau tampar itu orang...

    yang seperti ini buat apa jadi PNS , klo tingkah dan perilaku tidak menyenangkan terhadap orang lain..

    ReplyDelete
  14. asep heri hermawan.
    gimana nih supaya bisa lancar masuk ke klaim bpjs online, soalnya kalau masuk ke kantor bpjs, antri nya minta ampun dan suka ga kebagian no antrian.....minta solusi nya secepat nya....trus saya coba masuk klaim online bpjs tapi, no E KTP selalu di bilang salah aja , padahal bertahun-tahun saya selalu bisa online ke berbagai bank atau manapun.....

    ReplyDelete
  15. BPJS apa Kartu Kredit
    saya telat bayar BPJS selama 1bln lebeh tapi keanapa dendanya minta apun besarnya (premi 59.500 yang harus dibayar 122.500). Kartu kredit saja tidak sampai segitu besar dendanya. Asuransi swasta pun jg tidak kena denda kalo bayar telat. Mohon ditinjau kembali deh peraturannya

    ReplyDelete
  16. saya peserta ASKES yang tinggal di Kab Tuban Jawa Timur dan bekerja di Kota Surabaya, dengan puskesmas rujukan Puskesmas Tuban Kota Tgl 28 Januari 2016 saya memninta rujukan ke Puskesmas Tuban Kota Jl.Dr Wahidin Sudirohusodo Kota untuk meminta rujukan untuk periksa mata (saya pernah operasi katarak di kedua mata saya) di RS Mata milik pemda jatim di kota surabaya, tetapi dokter memberi rujukan ke RS Koesma dan RSNU Kab Tuban yang mana Poli Mata hanya buka pada hari hari tertentu, saya berkeras minta rujukan untuk ke RS Mata di kota Surabaya agar saya bisa periksa mata sambil tetap bisa kerja, tetapi dokter Ria yang hari itu memeriksa saya tidak mau memberikan surat rujukan, tanpa memberikan alasan

    ReplyDelete
  17. Parah banget BPJS......nanya sama asisten dokter mengenai rujukan periksa darah jawabannya apa? BBJS skrg tdk sembarangan, banyak peraturan baru krn sdh banyak yang pake bpjs......hellooo....maksudnya apa itu? Dokter tdk pernah mengeluarkan rujukan seperti itu kalau tdk darurat......jd tunggu pasien sekarat dulu baru ngeluarin rujukan.....malah asisten dokter agnes (mskassar) dengan sinisnya bilang"..sedan fb kan ddokter aqnes aja check up ambil paket disiloam)....busyet...jawaban apa itu? Pdhal sy sdh blg kemarin kaki sy sempat mati rasa....sampai jatuh....krn takut ky mau lumpuh sy pukul2 sampai biru ky begini....jawabannya apa lg? Paling nanti dikasi obat.....jadi malas ketemu dokter
    ......parah nih BPJS....pemerintah ga ada berubah2nya yah......

    ReplyDelete
  18. Pelayanan faskes tingkat 1 ngagel rejo kota.surabaya.jawa timur sungguh2 sangat mengecewakan,tgl.2maret 2016 saya ngantar istri utk periksa hamil 8bln tp wktu mo dkasih surat rujukan cz riwayat anak 1 dl caesar.bidan tanya mo drujuk k rs mana?pdhl wktu periksa hamil bln.5 udah konsultasi mslh rujukan,dulu dsepakati rujukan rsi.jemursari tp stlh hamil 8bln koq trnyata kata bidan gag boleh k rsi.jemursari cz rs type.c n seharuse drujuk k rs type.b kata bidan itu sudah aturan dr bpjs kenapa dulu gag ngmng sprti itu.apakah aturan bpjs memang dharuskan rujukan kehamilan k rs type.b?

    ReplyDelete
  19. Tolong donk bpjs jangan memplat biaya pengobatn yg ad rs sebisa mungkin ksih obt termurh supaya gk rugi dn untung byk..sesuain kbutuhn pasien donk??

    ReplyDelete
  20. Ayh sya pasien cuci darah d rs sari husada intan barokah karawang jabar karena gagal ginjal+hepatitis v tiap cuci drah ayh sy hrus beli sendiri filterny karena biaya dr bpjs tidk cukup kt phak rs..tolong d tindak lnjuti donkk..tolong syyaaa!!!pdhl ayh sy bpjs kelas 1..jgn petmainkn peserta tndak rs yg nakal donkk..lo gk bisa bnuh ja skalian ayh sy drpd d gniin truss

    ReplyDelete
  21. saya mempunyai masalah mengenai pembayaran iuran atau premi bulanan bpjs.
    saya terdaftar sebagai peserta mandiri sejak agustus 2014 dan hanya membayar sekitar 2 - 3 bulan semenjak itu saya belum pernah bayar karena halangan keuangan dan juga ribet harus cuti bwat bayar ke bank, layanan bpjs pun belum pernah saya gunakan sejak pertama kali daftar.
    sekarang saya ditawari perusahaan untuk ikut kepesertaan bpjs kesehatan dengan syarat harus melunasi sisa tunggakan sebelumnya dan tidak bisa daftar baru. setelah saya cek mengenai tunggakan saya ternyata mencapai hampir jutaan padahal saya belum pernah mencicipi bpjs dan status di non aktifkan. pertanyaan saya:
    1. apakah saya harus melunasi sisa tunggakan tersebut semenjak terdaftar ?? padahal saya belum pernah memakai jasa bpjs kesehatan dan status non aktif.
    2. apakah ada denda maksimal mengingat wajibnya keikutsertaan bpjs tersebut? bayangkan kalo saya tidak segera melunasi bisa2 harta yg saya miliki habis buat bayar hutang bpjs yang sama sekali belum pernah saya gunakan .
    3. status kerja saya kontrak dan selama masa kontrak nantinya perusahaan yang menanggung iuran, gmn kalo masa kontrak saya habis, apakah saya harus bayar sendiri???
    mohon informasinya..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Harusnya ada kebijakan yg mendukung rakyat dlm hal ini...

      Delete
  22. Apakah benar hrs membyr tunggakan bpjs yg sdh dinon aktivkan..?

    ReplyDelete
  23. percuma ngeluh disini toh orang BPJS Kesehatan juga acuh

    ReplyDelete
  24. Saya tiap bulan bayar 3 anggota kepersetaan BPJS,gak pernah nunggak,1 anggota bayar Rp 42.500 x 3 anggota = 127500 perbulan di x 12 bulan = 1.530.000 .
    Setelah anak saya berobat,okelah katakan saja obat antibiotik paling mahal 30.000 + obat batuk 7.500 + obat flu 7.500 Tottal = 45.000.. apa itu adil dil dil,, namanya umur,kesehatan itu allah yg ngatur,tp apa daya klo pelayanan nya seperti ini,yg seharusnya anak kita cepat sembuh,jadi lama sembuh nya.... mohon untuk di renung kan para pejabat pejabat pemerintah,emang saya tahu bikin surat ini gak bakalan ada tanggapan,namun sedikit lega setelah apa yg saya sampaikan di atas... INDONESIAKU INDONESIAKU DARAHKU BERSATU PADU

    ReplyDelete
  25. *.Jawa Timur: Desa Sidorejo RT. 05 RW. 04 Dusun Wonosari, Ngoro, Mojokerto. Tlp. 0321-6819919 / 031-8910083
    Alamat ini adalah klinik bpjs bukan call center ataupun posko pengaduan. tolong jangan asal kasih alamat.saya sudah check ke alamat tersebut.

    ReplyDelete
  26. kemaren ada ada teman saya berobat pas sakit malam malam dan di klinik itu tidak ada dokter jaga dan dia lansung ke faskes tinggat 2 tapi sama saja pas berobat dia bayar paki uang kantong dia klo di lihat sakitnya dalam kondisi emergenci bagai mana ?

    ReplyDelete
  27. jumat13 mei 2016,,,datang ke klinik hanaya mampan,,ke dr.gigi,,utk tindak lanjut,,pengobatan 2 minggu sebelumnya,,,,tp oleh adm nya sy tdk bisa ilayani karena paien sdh 5 orang,,,apa iya dlm penanganan pasien cuma 5 orang pdl dkternya sebenarnya msh mau terima pasien,,ada apa klinik membatasi jmlh pasien??? sy rasa gak masuk akal dg jml peserta bpjs kes,,,di layani hanya 5 orng,,,,jadi yg lain tdk boleh sakit gigi...atau skt giginya tahan sampe besokanya lagi,,,,,atau sampe sembuh sendiri,,,,yaa nasiiib...........????

    ReplyDelete
  28. Saya setuju BPJS dibubarkan saja karena gak ada bedanya dengan askes, jamsostek dll, iuran naik namun pelayanan paling belakang, dari mulai dikasari oleh perawat ketika awal2 saya datang periksa padahal saya selalu sopan, salah diagnosa lab 2 kali - sampai ketidak jelasan rawat lanjutan yang harus saya jalani. Kalau tidak ada selang yang ditanam di badan saya, saya lebih memilih berhenti berobat dengan menggunakan layanan ini. Ada petisi pembubaran BPJS ? Karena saya mau ikutan, ini gak lebih dari pemerasan.

    ReplyDelete
  29. Kenapa iuran bpjs yg harus nya 80rb setelah di bayar melalui atm tenyata menjadi 134500??

    ReplyDelete
  30. Sy pasien bpjs klas1 dpt rujukan dr puskesmas utk dr syaraf rs.omni sesuai wilayah,dan sy cek stlh itu d suruh dtg minggu dpn utk EEG setelah itu 2minggu br dpt hasil sementara sy mulai cek pertama sdh merintih kesakitan sampe detik ini,lalu dpt hasil ada masalah otak sblh kiri tp sy d suruh scan 2 minggu lg..sementara sy merintih kesakitan dan rasanya tdk tahan lg...knp hrs 2 minggu lg..? Keburu mampus klu berobat pake bpjs...padahal tiap bln kita hrs byr 82.500 d pake ato tdk d pake...hello...????

    ReplyDelete
  31. Saya ingin mengeluh kenapa BPJS tidak membantu pasien sebaik mungkin, padahal kita sudah membayar BPJS, fungsi BPJS seharusnya untuk melayani masyarakat bukan membuat bingung rakyat, dan meminta duit untuk membayar.


    Ada sebuah case yang saya ambil dari cerita pasien, dan pasien tersebut adalah Ayah saya.

    Saya tidak ingin menyebutkan nama RS.
    Ayah saya pertama kali dirawat di rumah sakit negeri yang sudah bisa menggunakan BPJS untuk wilayah Jakarta Barat,Ayah saya sudah melakukan proses administrasi BPJS dengan baik, dan ketika proses untuk CT scan pihak RS meminta bayaran, saya kaget kenapa bisa meminta bayaran? padahal ini RS Negeri yang sudah bisa menggunakan BPJS, ketika saya complain dia basa basi, meminta maaf,dsb.

    Proses selanjutnya ketika ingin melakukan operasi harus dipindahkan ke RS yang lebih besar dengan alasan kurangnya alat, lalu saya pergi ke RS yang dirujuk, saya membawa surat rujukan dari RS yang pertama dengan keterangan hasil tes patologi anatomi menyusul.
    Hasil akhirnya tidak bisa dirujuk dengan alasan hasil tes tidak ada.


    Kenapa tidak bisa dirujuk?, kalau misalnya pasien sudah darurat dan butuh penanggan khusus apakah harus menunggu hasil tes terlebih dahulu? Jika pasien terjadi sesuatu gimana?
    Mohon dijelaskan ?
    Terima kasih.

    ReplyDelete